Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

25 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016/No.10

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 372 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.10 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

komisi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Petisida Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai, untuk itu perlu ditinjau kembali; b. bahwa Pupuk dan Pestisida merupakan sarana yang cukup penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian agar· dapat didayagunakan secara maksimal tanpa menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan di tengah-tenga~ masyarakat, maka pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaannya, perlu dilaksanakan . secara terkordinasi dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan : . Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,: . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik "Indonesia Nornor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua ata'>. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor : 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran dan Penggunan Pestisida ; 8. Peraturan Atas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor: 829/Kpts/TP.2701l 985 tentang Syarat Pembukuan dan Pemberian LabeI/Pupuk dan Pestisida; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/0T.2 J 0/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23 8/Kpts/0T.21 0/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk AnOrganik; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/07.21 0/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 19. Permentan Nomor: 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Pendaftaran Pupuk An-Organik; 20. Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Pendaftaran Pestisida; 21. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor : 57 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah; 24. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eeeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UNSUR DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB III TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA, BAB IV PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521