Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 12 Tahun 2017

Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

27 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

29 Maret 2017

Tanggal Berlaku

29 Maret 2017

Sumber

BD.2017/No.12

Subjek

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 631 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.12 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

mekanisme

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka mening atkan kreatifitas dan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien., serta mengoptimalkan implementasi hasil penelitian dan pengembangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan P nerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan e baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4 21); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, T mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 78); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaim na telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tah un 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun. 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dae ah; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan K uangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 ahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggar n 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tah n 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Peneliti n Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bombana; Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tah n 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 Peraturan Bupati Bombana Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Urn um Tahun Anggaran 2017;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB IV MEKANISME PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
24 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521