Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 2015

Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitow A, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEMBENTUKAN KELURAHAN MINASA UPA, KELURAHAN BONTO DURI, KELURAHAN BIRING ROMANG, KELURAHAN BITOW A, KELURAHAN LAIKANG, KELURAHAN BERUA, KELURAHAN KATIMBANG, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN BUNTUSU, KELURAHAN KAPASA RAYA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitow A, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

09 September 2015

Tanggal Pengundangan

10 September 2015

Tanggal Berlaku

10 September 2015

Sumber

LD.2015/NO.2

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1355 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-No.2-2015-ttg-PEMBENTUKAN-KELURAHAN-MINASAUPA-KELURAHAN-BONTODURI-KELURAHAN-BIRING-ROMANG-KELURAHAN-BITOWA-KELURAHAN-LAIKANG-1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembntukan-kelurahan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitow A, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya

ABSTRAK:

seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan sosial kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persyaratan dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana/prasarana pemerintahan yang ada, dinilai telah memenuhi syarat untuk dilakukan 2 pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan, PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan , PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 31 Tahun 2006 tentangPembentukan, PenghapusandanPenggabunganKelura han, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
PEMBENTUKAN KELURAHAN MINASA UPA, KELURAHAN BONTO DURI, KELURAHAN BIRING ROMANG, KELURAHAN BITOW A, KELURAHAN LAIKANG, KELURAHAN BERUA, KELURAHAN KATIMBANG, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN BUNTUSU, KELURAHAN KAPASA RAYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521