UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Undang-undang (UU)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

Tahun

2004

Judul

Undang-undang (UU) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ditetapkan Tanggal

05 Oktober 2004

Diundangkan Tanggal

05 Oktober 2004

Berlaku Tanggal

05 Oktober 2004

Sumber

LN. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM

Tema

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

sistem-perencanaan-pembangunan-nasional

2004

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional; bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 4. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 5. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA 6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 7. DATA DAN INFORMASI 8. KELEMBAGAAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004.
-
RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
32

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 25 Tahun 2004.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Belum ada data...

Tentang

Kontak