Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 10 Tahun 2008

Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Kewenangan Pemungutan; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Tata Cara Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kedaluwarsa Penagihan; 19. Biaya Operasional; 20. Ketentuan Penyidika; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2008/NO.10

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 902 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan hortikultura guna mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan, diperlukan penggunaan benih yang unggul dan bermutu untuk melakukan budidaya tanaman pangan dan hortikultura; bahwa untuk menjamin penyediaan benih yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengujian terhadap mutu produksi benih yang akan dijual atau diedarkan oleh pengusaha/pedagang kepada petani pengguna ; bahwa setiap pengusaha/pedagang yang memanfaatkan laboratorium pengujian dan membeli hasil produksi, dipungut retribusi sebagai jasa pelayanan yang diberikan ; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat di daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Kewenangan Pemungutan; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Tata Cara Pembayaran; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kedaluwarsa Penagihan; 19. Biaya Operasional; 20. Ketentuan Penyidika; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521