Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH 2. ASAS DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN 5. DPRD DIY 6. PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 7. GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN 8. KELEMBAGAAN 9. KEBUDAYAAN 10. PERTANAHAN 11. TATA RUANG 12. PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 13. PENDANAAN 14. Ketentuan Lain-lain 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2012

Tanggal Pengundangan

03 September 2012

Tanggal Berlaku

03 September 2012

Sumber

LN.2012/No. 170, TLN No. 5339, LL SETNEG: 35 HLM

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 58708 kali

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 13 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN Nomor 88/PUU-XIV/2016

Frasa "yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

keistimewaan-daerah-istimewa-yogyakarta

2012

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2012/No. 170, TLN No. 5339, LL SETNEG: 35 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
1. BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH 2. ASAS DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN 5. DPRD DIY 6. PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 7. GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN 8. KELEMBAGAAN 9. KEBUDAYAAN 10. PERTANAHAN 11. TATA RUANG 12. PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR 13. PENDANAAN 14. Ketentuan Lain-lain 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
-
-
46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521