Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Penanganan Konflik Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 2. PENCEGAHAN KONFLIK 3. PENGHENTIAN KONFLIK 4. PEMULIHAN PASCAKONFLIK 5. KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. PENDANAAN 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2012

Tanggal Berlaku

10 Mei 2012

Sumber

LN.2012/No. 116, TLN No. 5315, LL SETNEG: 29 HLM

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 48030 kali

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanganan-konflik-sosial

2012

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2012/No. 116, TLN No. 5315, LL SETNEG: 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penanganan Konflik Sosial

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional; bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 2. PENCEGAHAN KONFLIK 3. PENGHENTIAN KONFLIK 4. PEMULIHAN PASCAKONFLIK 5. KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. PENDANAAN 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Penanganan Konflik Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT