UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Undang-undang (UU)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

Tahun

2008

Judul

Undang-undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ditetapkan Tanggal

30 April 2008

Diundangkan Tanggal

30 April 2008

Berlaku Tanggal

30 April 2008

Sumber

LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, LL SETNEG : 35 HLM

Tema

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

keterbukaan-informasi-publik

2008

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, LL SETNEG : 35 HLM

Undang-undang (UU) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK:

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 4. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 5. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 6. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 7. KOMISI INFORMASI 8. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI 9. HUKUM ACARA KOMISI 10. GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN LAIN-LAIN 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2008.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
53

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

77/PUU-XIV/2016
Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik."

Tentang