Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

1. Walikota memberikan bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik. Besaran nilai bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan jumlah bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara bagi partai politik yang mendapatkan kursi pada periode sebelumnya; 2. Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tidak dapat diberikan; 3. Atas persetujuan Walikota, PPKD menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan; 4. Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik; 5. Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.