Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dan Klinik Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang a. pengujian sampel penyakit hewan; b. pengujian sampel produk pangan asal hewan; c. pencegahan dan pengobatan penyakit hewan; dan d. kerja sama dengan laboratorium lain dalam hal parameter uji yang belum dapat dilaksanakan di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dan Klinik Hewan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

17 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2022

Tanggal Berlaku

17 Maret 2022

Sumber

LD.2022/NO.10

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

laboraturium hewan - pelayanan

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, LD.2022/NO.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dan Klinik Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memastikan kondisi hewan dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian terhadap agen penyakit, cemaran, dan residu di laboratorium veteriner; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Penjaminan produk hewan diantaranya dilalukan melaui Pemeriksaan dan Pengujian terhadap produk Hewan yang akan diedarkan dan dalam peredaran di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.26 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.95 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.47 Tahun 2014; PP No.3 Tahun 2017; Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007; Permentan No.02/Permentan/OT.140/1/2010
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang a. pengujian sampel penyakit hewan; b. pengujian sampel produk pangan asal hewan; c. pencegahan dan pengobatan penyakit hewan; dan d. kerja sama dengan laboratorium lain dalam hal parameter uji yang belum dapat dilaksanakan di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dan Klinik Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT