Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK BAB III PENDAFTARAN DAN PEMBERLAKUAN NPWPD BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN BAB V TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT BAB VI TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRATIF DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BAB IX TATA CARA PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT BAB X TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 30

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 170 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 30 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2O2l tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Restoran; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pqjak restoran perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor al89l; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2a7l; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor t78L; 1 3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 /PIN''{K.O3 / 2 008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penaghan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK. 03 I 2OlO; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 l2OlO tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64IPMK.OSl2Ol3 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor a38); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Restoran (L.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Pajak Restoran (t embara Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 13).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK BAB III PENDAFTARAN DAN PEMBERLAKUAN NPWPD BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN BAB V TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT BAB VI TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRATIF DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BAB IX TATA CARA PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT BAB X TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT