Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: a. Susunan Organisasi KPK b. Pimpinan KPK c. Sekretariat Jenderal KPK d. Deputi Bidang Pencegahan e. Deputi Bidang Pendidikan f. Deputi Bidang Informasi dan Data g. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat h. Pendukung Tugas Pimpinan i. Tim Penasihat j. Tata Kerja

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

29 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

20 Februari 2018

Tanggal Berlaku

20 Februari 2018

Sumber

BN. 2018 No. 286, jdih.lipi.go.id

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

Halaman ini telah diakses 2384 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2018 No. 286, jdih.lipi.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi serta prosedur tata kerja; b. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemerantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokoler, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 248);
Mengatur tentang: a. Susunan Organisasi KPK b. Pimpinan KPK c. Sekretariat Jenderal KPK d. Deputi Bidang Pencegahan e. Deputi Bidang Pendidikan f. Deputi Bidang Informasi dan Data g. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat h. Pendukung Tugas Pimpinan i. Tim Penasihat j. Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
mencabut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,
98 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521