Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 19 Tahun 2016

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. asas dan tujuan 2. ruang lingkup 3. hak dan kewajiban 4. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya 5. Informasi yang DIkecualikan 6. PPID 7. mekanisme memperoleh informasi 8. keberatan dan penyelesaian sengketa 9. laporan dan evaluasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klaten

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Klaten

Tanggal Penetapan

08 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2017/No.9

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klaten

Bidang

Halaman ini telah diakses 875 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 19 TAHUN 2016 KIP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

informasi publik - penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2017/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangkamemenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik di daerah, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan informasi publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016;
1. asas dan tujuan 2. ruang lingkup 3. hak dan kewajiban 4. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya 5. Informasi yang DIkecualikan 6. PPID 7. mekanisme memperoleh informasi 8. keberatan dan penyelesaian sengketa 9. laporan dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521