PMK No. 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)

Entitas

Kementerian Keuangan

Nomor

118/PMK.07/2022

Tahun

2022

Judul

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Ditetapkan Tanggal

20 Juli 2022

Diundangkan Tanggal

25 Juli 2022

Berlaku Tanggal

25 Juli 2022

Sumber

BN.2022/NO. 691; https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Tema

COVID-19 / Corona Dana Desa

PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH – DANA DESA – PENANGANAN PANDEMI – CORONA VIRUS DISEASE 2019 – PERUBAHAN KETIGA

2022

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 118/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 691; https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

ABSTRAK:

Untuk percepatan penggantian dana anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 17/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 162/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No.1289), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Rekomendasi pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) wajib dilengkapi dengan Berita Acara Rekonsiliasi per Daerah yang disusun oleh Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara Bersama Daerah. Dalam rangka percepatan penggantian dan APBN, pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Terhadap rekomendasi pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan/atau Badan Intelijen Negara..

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
14 HLM, Lampiran halaman 11-14.

FILE-FILE PERATURAN

118_PMK.07_2022.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mengubah :

PMK No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
PMK No. 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Tentang

Kontak