Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2016

Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan tujuan di selenggarakannya menara telekomunikasi; 3. Ruang Lingkup; 4. Pembangunan Menara; 5. Penggunaan Menara Bersama; 6. Sewa Menara; 7. Ketentuan Perizinan; 8. Asuransi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 9. Pengawasan dan Pengendalian; 10. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 11. Golongan Retribusi; 12. Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa; 13. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi; 14. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 15. Wilayah Pemungutan; 16. Pemungutan Retribusi; 17. Penagihan; 18. Insentif pemungutan; 19. Sanksi Administratif; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

18 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016 No.1

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 883 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

infrastruktur

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2016 No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berkembanganya teknologi informatika, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting, sarana khusus dalam penyelenggaraan telekomunikasi; b. bahwa pelaksanaaan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lumajang perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang, dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keselarasan, keserasian, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 4).
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan tujuan di selenggarakannya menara telekomunikasi; 3. Ruang Lingkup; 4. Pembangunan Menara; 5. Penggunaan Menara Bersama; 6. Sewa Menara; 7. Ketentuan Perizinan; 8. Asuransi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 9. Pengawasan dan Pengendalian; 10. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 11. Golongan Retribusi; 12. Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa; 13. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi; 14. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 15. Wilayah Pemungutan; 16. Pemungutan Retribusi; 17. Penagihan; 18. Insentif pemungutan; 19. Sanksi Administratif; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521