Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; h. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; i. Sanksi Administratif; j. Tata Cara Penagihan; k. Kedaluwarsa Penagihan; l. Sanksi Administratif; m. Insentif Pemungutan Retribusi; n. Penyidikan; o. Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

27 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2011

Tanggal Berlaku

27 Juni 2011

Sumber

LD Tahun 2011 No.8/TLD No.8

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 234 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 8 TAHUN 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-izin-bangunan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2011 No.8/TLD No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dalam kegiatan mendirikan bangunan dapat menjamin ketertiban, keselamatan, kemudahan kesehatan dan agar tetap tecapai keselarasan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya diperlukan upaya pengawasan, pemantauan dan izin dari Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan izin, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan tersebut; c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan izin, pengawasan, pemantauan dan peninjauan pelaksananaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota; d. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Purworejo telah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2007; UU No 26 thun 2007;UU No 28 tahun 2009; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 36 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 20 tahun 2006; PP No 34 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;PP No 26 Tahun 2008;PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 18 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; h. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; i. Sanksi Administratif; j. Tata Cara Penagihan; k. Kedaluwarsa Penagihan; l. Sanksi Administratif; m. Insentif Pemungutan Retribusi; n. Penyidikan; o. Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT