Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

16 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO. 7

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 838 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Daerah-Provinsi-Papua-Barat-No.-7-Tahun-2013-tentang-Penyertaan-Modal-Pemerintah-Provinsi-Papua-Barat-Pada-Perseroan-Terbatas-Bank-Pembangunan-Daerah-Papua.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyertaan modal

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat Pada Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua

ABSTRAK:

a. bahwa guna mengoptimalkan peran dan fungsi Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua dalam peningkatan perekonomian daerah khususnya di Provinsi Papua Barat, perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam penguatan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal; b. bahwa dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua turut serta dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Papua Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Papua ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 3. Undang-Undang Nomor23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia 4. Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 TentangPembentukanProvinsiIrian Jaya Tengah, ProvinsiIrian Jaya Barat, KabupatenPaniai, KabupatenMimika, KabupatenPuncak Jaya dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 5. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521