Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini terdiri atas 19 Bab dan 92 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja, Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Pegawai Perumda RHJ, Satuan Pengawas Internal, Komite Audit dan Komite Lainnya, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Anggaran Perusahaan, Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan, Pengelolaan Barang Milik Perumda RHJ, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penghapusan, Kerjasama Perumda RHJ dengan pihak ketiga, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pembinaan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

23 September 2020

Tanggal Pengundangan

24 September 2020

Tanggal Berlaku

24 September 2020

Sumber

LD. 2020/No. 6

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERINDUSTRIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 500 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_nomor_6_tahun_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2020/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah wajib disesuaikan, maka untuk itu Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya perlu penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Perda ini terdiri atas 19 Bab dan 92 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja, Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Pegawai Perumda RHJ, Satuan Pengawas Internal, Komite Audit dan Komite Lainnya, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Anggaran Perusahaan, Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan, Pengelolaan Barang Milik Perumda RHJ, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penghapusan, Kerjasama Perumda RHJ dengan pihak ketiga, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pembinaan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Periodesisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2002 Nomor 33), telah menjadi 1 (satu) periodesisasi jabatan; b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jayaberalih pada Perumda RHJ. c. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda RHJ. d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda RHJ. e. Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda RHJ. f. Seluruh Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda RHJ; g. Seluruh dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya beralih menjadi dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perumda RHJ; dan h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda RHJ setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwewenang.
41 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521