Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2010

Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV KETENTUAN PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN DAB RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN,PENGUARANGAN KETETAPAN,PENGAPU,SAN ATAU PENGURANGAN SANKS! DAN PEMBATALAN BAB XV TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

19 April 2010

Tanggal Pengundangan

21 April 2010

Tanggal Berlaku

21 April 2010

Sumber

BD.2010 / NO.8

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 480 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No.08 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin mendirikan Radio Amatir Stasion Amatir Radio,Komunikasi Radio Antar Penduduk,Single Side Band,Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten kendari (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5) dan Keputusan Bupati Kendari yang mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA MENDIRIKAN PERANGKAT RADIO DAN PEMANCAR TELEKOMUNIKASI

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2010 / NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dan Tata Cara Mendirikan Perangkat Radio Dan Pemancar Telekomunikasi Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Konawe, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan izin dibidang perhubungan, telekomunikasi dan sandi dipandang perlu melakukan perubahan struktur besarnya tarif retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa ketentuan dan tata cara mendirikan perangkat radio dan pemancar telekomunikasi adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk dikelola oleh daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 2002 tentang lzin Mendirikan Radio Amatir, Stasiun Amatir, Radio Komunikasi, Radio Antar Penduduk, Single Band, Old Band dan Pemancar Telekomunikasi di Kabupaten Kendari sebagaimana telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Nomor 5 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan Perkenomian dewasa ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut dtatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Sulawesi (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081 ); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Norn or 4355 ); 5. Undang-Undang Norn or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Norn or ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupate/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 ten tang kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV KETENTUAN PERIZINAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN PENDIRIAN DAB RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN,PENGUARANGAN KETETAPAN,PENGAPU,SAN ATAU PENGURANGAN SANKS! DAN PEMBATALAN BAB XV TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2010.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521