Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 17 Tahun 2011

Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BAB III TATA KERJA BAB IV PEMBIAYAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Di Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011/No.17

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 461 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.17 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembentukan-unit

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2011/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan program nasional swasembada daging sapi/kerbau diwilayah Kabupaten Kolaka tahun 2010-2014 yang merupakan daerah prioritas pengembangan kawin alam dan inseminasi buatan sapi dan kerbau di Kabupaten kolaka diperlukan kelembagaan yang bersifat formal, mandiri, bertanggung jawab, dan terkoordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Kolaka tentang pembentukan unit manajemen program swasembada daging sapi/kerbau 2010-2014 di Kabupaten Kolaka.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 79, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42860; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Urdang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik lrdonesia Nomor 5015); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5015); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent:ng Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737), 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Ker;a Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 12.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Kolaka; 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; 14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1g Tahun 2010 tentang pedoman Umum Program Swasembada.Daging Sapi 2014; 15,Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 21010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BAB III TATA KERJA BAB IV PEMBIAYAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521