Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 33 Tahun 2015

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

20 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

20 Juli 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 33, LL 4 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 317 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 33 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2015 /No. 33, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya tambahan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari PerubahanAnggaranPendapatan dan Belanja DaerahTahunAnggaran 2015,maka Peraturan Bupati MunaNomor24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan PelaporansertaMonitoringdanEvaluasiHibahdanBantuanSosial padabagianLampiranperludilakukanperubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, maka perlumenetapkanPeraturan BupatiMunatentang PerubahanatasLampiranPeraturanBupatiNomor24Tahun2014 tentangTataCaraPenganggaran,PelaksanaandanPenatausahaan, Pertanggungjawabandan PelaporansertaMonitoring dan Evaluasi HibahdanBantuanSosial
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1959Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor1822); 2. Undang-UndangNomor 17Tahun2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4286); 3- Undang-UndangNomor 1Tahun2004 tentangPerbendaharaan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 53,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanj Pengelolaan danTanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5234); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, TambahanlembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 7. PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimanatelahkedua kalinyadengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor39Tahun 2012 tentangPerubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor32Tahun2011 tentangPedomanPemberianHibahdan BantuanSosial yangbersumberdari AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah; 9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 10. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15 Tahun2007'tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanDaerahKabupaten MunaNomor 4Tahun2012 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang PembentukanOrganisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, TambahanLembaranDaerah Kabupaten MunaNomor4); 11. PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 06, TambahanLembaran DaerahKabupatenMunaNomor06); 12. Peraturan DaerahKabupatenMunaNomor10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2015 Nomor10TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 10); 13. PeraturanBupatiMuna Nomor 38Tahun2013tentangTataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, PertanggungjawabandanPelaporansertaMonitoringdanEvaluasi HibahdanBantuanSosial.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521