Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2021

Izin Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan 3. Usaha Pariwisata 4. Tempat Pendaftaran, Obyek Dan Tanggung Jawab 5. Jenis Layanan TDUP 6. Tahapan 7. Masa Berlaku TDUP 8. Sertifikat Usaha Pariwisata 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Sanksi 11. Pelaporan 12. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Pariwisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

04 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2021

Tanggal Berlaku

04 Juni 2021

Sumber

BD.2021/NO.29

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 305 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Bupati-no29-2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin usaha parisiwata

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2021/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Barito Kuala pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28; Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MPK/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501MKP/2010; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan 3. Usaha Pariwisata 4. Tempat Pendaftaran, Obyek Dan Tanggung Jawab 5. Jenis Layanan TDUP 6. Tahapan 7. Masa Berlaku TDUP 8. Sertifikat Usaha Pariwisata 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Sanksi 11. Pelaporan 12. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2021

Izin Usaha Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT