Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 13A Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB III PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAB IV PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN BAB V MUTASI BAB VI CUTI BAB VII NASKAH DINAS BAB VIII TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 13A Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

13A

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

14 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2014

Tanggal Berlaku

14 Juli 2014

Sumber

BD.2014 / NO.13A

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 476 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 13A Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13A, BD.2014 / NO.13A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Bupati Konawe dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan khususnya dibidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian demi kelancaran pengelolaan administrasi pegawai Lingkup Pernerintah Kabupaten Konawe; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di· atas, maka perlu drtetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. II se-Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 43 tahun 1999 (lembar Negara tahun 1999 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 8. Peraturan Pernerintah Nornor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pernberhentian Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 5135); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 19.Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; 21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB III PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAB IV PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN BAB V MUTASI BAB VI CUTI BAB VII NASKAH DINAS BAB VIII TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 13A Tahun 2014

Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT