Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2019

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jaminan Persalinan, selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resti dan nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan, Perawatan Bayi baru lahir dan rujukan ibu hamil/bersalin.Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi: rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten atau sebaliknya, sewa dan operasional RTK; dan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, Program Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Peserta Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut: ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dari keluarga miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas miskin yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif; dan bayi baru lahir dari keluarga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang belum dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat. Jenis Pelayanan Jampersal meliputi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas non rawat inap, BPM, Klinik Mandiri dan Puskesmas rawat inap dan Pelayanan kesehatan pada Puskesmas PONED. adapun Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mesuji

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Wiralaga Mulya

Tanggal Penetapan

20 Mei 2019

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2019

Tanggal Berlaku

20 Mei 2019

Sumber

Bagian Hukum Kabupaten Mesuji

Subjek

KESEHATAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji

Bidang

Halaman ini telah diakses 455 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

JAMINAN PERSALINAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Bagian Hukum Kabupaten Mesuji

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah telah menggulirkan Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 perlu mengatur Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan. Oleh karenanya, dipandang untuk perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Jaminan Persalinan, selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resti dan nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan, Perawatan Bayi baru lahir dan rujukan ibu hamil/bersalin.Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi: rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten atau sebaliknya, sewa dan operasional RTK; dan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, Program Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Peserta Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut: ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dari keluarga miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya; ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas miskin yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif; dan bayi baru lahir dari keluarga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang belum dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat. Jenis Pelayanan Jampersal meliputi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas non rawat inap, BPM, Klinik Mandiri dan Puskesmas rawat inap dan Pelayanan kesehatan pada Puskesmas PONED. adapun Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2019

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT