Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 24 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI BAB III TATA CARA PENYETORAN UANG JAMINAN BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PAJAK DAERAH BAB V PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bombana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2014

Sumber

BD. 2014 /No. 24, LL 6 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 383 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bombana No.24 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2014 /No. 24, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

a. bahwa peningkatan kegiatan penerimaan pajak Daerah yang dilakukan oleh setiap penyelenggara obyek pajak daerah yang belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana disebabkan masih adanya pihak penyelenggara obyek pajak - pajak daerah yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga perlu diatur tata cara memberikan rekomendasi untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di maksud dalam bentuk produk hukum daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bombana tentang tata cara pemberian rekomendasi untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penerimaan pajak daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Lembaran Negara Nomor 4287; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844 );5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Pepres Nomor 26 Tahun 2010 tentang transparansi industri eksekutif penerimaan Negara dan penerimaan daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tentang Pembentuk Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah;9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI BAB III TATA CARA PENYETORAN UANG JAMINAN BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PAJAK DAERAH BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2014.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 24 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT