Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017

Lembaga Perkreditan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Penggunaan Nama dan Operasional 3. Pendirian 4. Bidang Usaha 5. Modal 6. Organisasi 7. Hak dan Kewajiban 8. Lembaga Pemberdayaan LPD 9. Rencana Kerja dan Anggaran 10. Pelaporan 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Dana Perlindungan, Penjaminan, dan Penyangga Likuiditas 13. Pembagian Keuntungan 14. Pembubaran dan Pengurusan Harta Kekayaan 15. Sanksi Administratif 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

10 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2017

Tanggal Berlaku

10 Mei 2017

Sumber

LD.2017/NO.3

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 20825 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda-3-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LEMBAGA PERKREDITAN DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Perkreditan Desa

ABSTRAK:

bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman; bahwa Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Perda yang baru
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum 2. Penggunaan Nama dan Operasional 3. Pendirian 4. Bidang Usaha 5. Modal 6. Organisasi 7. Hak dan Kewajiban 8. Lembaga Pemberdayaan LPD 9. Rencana Kerja dan Anggaran 10. Pelaporan 11. Pembinaan dan Pengawasan 12. Dana Perlindungan, Penjaminan, dan Penyangga Likuiditas 13. Pembagian Keuntungan 14. Pembubaran dan Pengurusan Harta Kekayaan 15. Sanksi Administratif 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017

Lembaga Perkreditan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT