Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021

Rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tugas & fungsi UKBPJ, kedudukan, tanggungjawab & tugas jabatan pengelola pengadaan barang/jasa, pengangkatan dalam jabatan, rencana aksi dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone Bolango

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Suwawa

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2021/NO.12

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Bidang

Halaman ini telah diakses 524 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup bonebol No. 12 th 2021 ttg Rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang & jasa Kab. bonebol.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 23 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2026

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2021/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 74B ayat (1) peraturan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah daerah wajib memiliki pengelola pengadaan barang/jasa menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 28 thn 1999; UU No. 38 thn 2000; UU No. 6 thn 2003; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 8 thn 2006; PP No. 11 thn 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 thn 2020; PERPRES No. 16 thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 thn 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang/jasa kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tugas & fungsi UKBPJ, kedudukan, tanggungjawab & tugas jabatan pengelola pengadaan barang/jasa, pengangkatan dalam jabatan, rencana aksi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521