PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Pemerintah (PP)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

Tahun

2021

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

Ditetapkan Tanggal

02 Februari 2021

Diundangkan Tanggal

02 Februari 2021

Berlaku Tanggal

02 Februari 2021

Sumber

LN.2021/No.43, TLN No.6645, jdih.setkab.go.id : 18 hlm.

Tema

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Penyelenggaraan - Bidang - Perkeretaapian

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 33, LN.2021/No.43, TLN No.6645, jdih.setkab.go.id : 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayar (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2007; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Prasarana perkeretaapian umum meliputi: izin usaha; izin pembangunan; dan izin operasi. Prasarana Perkeretaapian adalah Jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan. Sedangkan Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Sarana perkeretaapian umum meliputi: izin usaha dan izin operasi. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di Jalan Rel.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 305, Pasal 306, Pasal 306A, Pasal 306B, Pasal 306C, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 308A, Pasal 308B, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 321, Pasal 331, Pasal 346, Pasal 356, Pasal 365, dan Pasal 399 PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 19 hlm.

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mengubah :

PP No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Tentang