Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 3 Tahun 2013

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KETENTUAN PERIZINAN (Pasal 5 – Pasal 8) 4. MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN (Pasal 9 – Pasal 12) 5. PENGGOLONGAN USAHA (Pasal 13) 6. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 14) 7. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 15) 8. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 16) 9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 17 – Pasal 22) 10. SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 23) 11. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 24) 12. TATA CARA PEMUNGUTAN (Pasal 25) 13. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 26 – Pasal 27) 14. TATA CARA PENAGIHAN (Pasal 28 – Pasal 29) 15. KEDALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 30 – Pasal 31) 16. PENYELENGGARAAN PERIZINAN (Pasal 32- Pasal 36) 17. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 37) 18. PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 38) 19. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 39 – Pasal 40) 20. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 41) 21. KETENTUAN PIDANA (Pasal 42) 22. PENYIDIKAN (Pasal 43) 23. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 44 – Pasal 45) 24. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 46)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

07 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2013

Tanggal Berlaku

07 Februari 2013

Sumber

LD.2013/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 690 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Kendari No.03 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin gangguan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya regulasi retribusi daerah sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa jenis retribusi mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan objek retribusi; bahwa retribusi izin gangguan diperluas sehingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus mengingat menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja; bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar hukum : UU Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226; Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2012.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KETENTUAN PERIZINAN (Pasal 5 – Pasal 8) 4. MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN (Pasal 9 – Pasal 12) 5. PENGGOLONGAN USAHA (Pasal 13) 6. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 14) 7. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 15) 8. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 16) 9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 17 – Pasal 22) 10. SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 23) 11. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 24) 12. TATA CARA PEMUNGUTAN (Pasal 25) 13. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 26 – Pasal 27) 14. TATA CARA PENAGIHAN (Pasal 28 – Pasal 29) 15. KEDALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 30 – Pasal 31) 16. PENYELENGGARAAN PERIZINAN (Pasal 32- Pasal 36) 17. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 37) 18. PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 38) 19. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 39 – Pasal 40) 20. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 41) 21. KETENTUAN PIDANA (Pasal 42) 22. PENYIDIKAN (Pasal 43) 23. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 44 – Pasal 45) 24. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 46)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2013.
36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 3 Tahun 2013

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT