Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tahun 2014

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang terdiri dari 1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari: a. Gaji; b. Tunjangan yang terdiri atas: 1) Tunjangan hari raya; 2) Tunjangan perumahan; 3) Asuransi purna jabatan. c. Fasilitas yang terdiri atas: 1) Fasilitas kendaraan; 2) Fasilitas kesehatan; 3) Fasilitas bantuan hukum; dan d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). 2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri dari: a. Honorarium; b. Tunjangan, yang terdiri atas: 1) Tunjangan hari raya; 2) Tunjangan transportasi; 3) Asuransi purna jabatan. c. Fasilitas, yang terdiri atas: 1) Fasilitas kesehatan; 2) Fasilitas bantuan hukum; dan d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term IncentivelLTI)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Nomor

PER-04/MBU/2014

Bentuk

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Bentuk Singkat

Permen BUMN

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

10 Maret 2014

Sumber

jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Subjek

BUMN - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Bidang

Halaman ini telah diakses 7117 kali

FILE-FILE PERATURAN

Permen BUMN Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Permen BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-04/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-07/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

2014

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-04/MBU/2014, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013; b. bahwa dalam rangka memperoleh besaran penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang lebih adil dan proporsional, dengan memperhatikan Faktor Kompleksitas Usaha serta Penyesuaian Inflasi, sehingga dapat memberikan penghargaan dan motivasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan sekaligus dalam rangka penyesuaian penghasilan dengan best practices pada perusahaan dalam sektor yang sama, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-07/MBU/2010 jo Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2013, perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
Pengaturan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang terdiri dari 1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari: a. Gaji; b. Tunjangan yang terdiri atas: 1) Tunjangan hari raya; 2) Tunjangan perumahan; 3) Asuransi purna jabatan. c. Fasilitas yang terdiri atas: 1) Fasilitas kendaraan; 2) Fasilitas kesehatan; 3) Fasilitas bantuan hukum; dan d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). 2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri dari: a. Honorarium; b. Tunjangan, yang terdiri atas: 1) Tunjangan hari raya; 2) Tunjangan transportasi; 3) Asuransi purna jabatan. c. Fasilitas, yang terdiri atas: 1) Fasilitas kesehatan; 2) Fasilitas bantuan hukum; dan d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term IncentivelLTI)

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2014.
Mencabut 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
21 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521