Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 Tahun 2020

Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK yang dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

T.E.U.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

37/POJK.04/2020

Bentuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk Singkat

Peraturan OJK

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

10 Juni 2020

Tanggal Berlaku

10 Juni 2020

Sumber

LN.2020/NO.146, TLN NO.6524, ojk.go.id : 7 hlm.

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - PEREKONOMIAN - COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Otoritas Jasa Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1524 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Tata Cara - Pengecualian - Pemenuhan - Prinsip - Keterbukaan - Emiten - Perusahaan Publik - Lembaga - Jasa Keuangan - Pencegahan - Penanganan - Krisis - Sistem - Keuangan

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 37/POJK.04/2020, LN.2020/NO.146, TLN NO.6524, ojk.go.id : 7 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1995; UU Nomor 21 Tahun 2011; dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK yang dapat menetapkan pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki izin dari OJK untuk menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521