INPRES No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Instruksi Presiden (INPRES)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

Tahun

2020

Judul

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Ditetapkan Tanggal

04 Agustus 2020

Diundangkan Tanggal

Berlaku Tanggal

04 Agustus 2020

Sumber

jdih.setneg.go.id : 9 hlm.

Tema

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Peningkatan - Disiplin - Penegakan - Hukum - Protokol - Kesehatan - Pencegahan - Pengendalian - Corona - Virus Disease - 2019

2020

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 6, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini Presiden menginstruksikan kepada: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Panglima TNI; Kapolri; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.
Pada para pihak-pihak yang telah di instruksikan tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Khusus kepada para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Selain itu, kepada para kepala daerah di instruksikan untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang memuat antara lain pengaturan mengenai adanya sanksi berupa: teguran lisan/teguran tertulis; kerja sosial; denda administratif; dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.

Unduh Berkas

Inpres Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak