PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)

Entitas

Kementerian Dalam Negeri

Nomor

Tahun

2020

Judul

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Ditetapkan Tanggal

14 Maret 2020

Diundangkan Tanggal

16 Maret 2020

Berlaku Tanggal

16 Maret 2020

Sumber

BN. 2020, No. 249, https://kepriprov.go.id : 6 Hlm

Tema

COVID-19 / Corona

percepatan-penanganan-corona-virus-disease-2019-lingkungan-pemerintah-daerah

2020

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) NO. 20, BN. 2020, No. 249, https://kepriprov.go.id : 6 Hlm

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

1. Penyebaran corona virus disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 2. telah dinyatakan corona virus disease 19 sebagai pandemic oleh world health organization perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan corona virus disease 2019; 3. dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN Th.2008 No. 166, TLN 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Th. 2014 No. 244, TLN 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Th. 2015 No.58, TLN 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Th. 2019 No. 42, TLN 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (LN Th. 2015 No. 12).
Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19. Peraturan ini juga mengatur: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

CATATAN:

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
-
-
6

FILE-FILE PERATURAN

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak