Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19. Peraturan ini juga mengatur: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Dalam Negeri

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bentuk Singkat

Permendagri

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2020

Tanggal Berlaku

16 Maret 2020

Sumber

BN. 2020, No. 249, https://kepriprov.go.id : 6 Hlm

Subjek

COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Dalam Negeri

Bidang

Halaman ini telah diakses 46100 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

percepatan-penanganan-corona-virus-disease-2019-lingkungan-pemerintah-daerah
2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 20, BN. 2020, No. 249, https://kepriprov.go.id : 6 Hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	1. Penyebaran corona virus disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 2. telah dinyatakan corona virus disease 19 sebagai pandemic oleh world health organization perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan corona virus disease 2019; 3. dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (LN Th.2008 No. 166, TLN 4916); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Th. 2014 No. 244, TLN 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Th. 2015 No.58, TLN 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Th. 2019 No. 42, TLN 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (LN Th. 2015 No. 12). Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan covid 19. Peraturan ini juga mengatur: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. - - 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521