Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2020

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penataan sarana dan prasarana kerja dimaksudkan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan keqia intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi; dan f. memudahkan akses disabilitas, responsif gender dan peduli anak. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin: a. keselamatan dan responsif resiko bencana; tr. keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; c. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; d. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam; e. penataan yang bernilai estetika; f. kesej ahteraan pegawai; dan g. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

20 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2020

Tanggal Berlaku

20 Januari 2020

Sumber

BAG. HUKUM KAB. LOMBOK UTARA

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NOMOR 5 TAHUN 2020 TTG STANDARISASI DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDARISASI-SARANA-DAN-PRASARANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BAG. HUKUM KAB. LOMBOK UTARA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

untuk meLaksanakan ketentuan Pasal 19 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO6 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerinta_h Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tehtn 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018
Penataan sarana dan prasarana kerja dimaksudkan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan keqia intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi; dan f. memudahkan akses disabilitas, responsif gender dan peduli anak. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin: a. keselamatan dan responsif resiko bencana; tr. keamanan, kesehatan jasmani dan rohani; c. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; d. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam; e. penataan yang bernilai estetika; f. kesej ahteraan pegawai; dan g. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
-
-
34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2020

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT