Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019

TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON
T.E.U.
Indonesia, Kota Cirebon
Nomor
49
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Cirebon
Tanggal Penetapan
13 November 2019
Tanggal Pengundangan
15 November 2019
Tanggal Berlaku
15 November 2019
Sumber
BD 2019/49
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Cirebon
Bidang
Halaman ini telah diakses 583 kali

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Cirebon No. 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Cirebon
  2. PERWALI Kota Cirebon No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon
  3. PERWALI Kota Cirebon No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Cirebon

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan