Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2014

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diatur tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW. Klasifikasi bangunan gedung yang disarkan pada tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan. Dalam Perda juga diatur tentang persyaratan bangunanan gedung,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

14 Juli 2014

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2014/NO. 2, LL 100 HLM

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 596 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.02 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bangunan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2014/NO. 2, LL 100 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Keppres No. 34 Tahun 2003; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permen PU No. 29/PRT/M/2006; Permen PU No. 30/PRT/M/2006; Permen PU No. 05/PRT/M/2007; Permen PU No. 06/PRT/M/2007; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Permen PU No. 25/PRT/M/2007; Permen PU No. 26/PRT/M/2007; Permen PU No. 24/PRT/M/2008; Permen PU No. 25/PRT/M/2008; Permen PU No. 26/PRT/M/2008; Permen PU No. 11/PRT/M/2009; Permen PU No. 20/PRT/M/2009; Permen PU No. 16/PRT/M/2010; Permen PU No. 17/PRT/M/2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diatur tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW. Klasifikasi bangunan gedung yang disarkan pada tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan. Dalam Perda juga diatur tentang persyaratan bangunanan gedung,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
100 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521