PELIMPAHAN-KEWENANGAN-GUBERNUR-KEPADA-KEPALA-DINAS-PENANAMAN-MODAL-DAN-PELAYANAN-TERPADU-SATU-PINTU-PROVINSI-NTB- UNTUK-PENANDATANGANAN-PERIZINAN-DAN-NONPERIZINAN-DI-BIDANG-PENANAMAN-MODAL
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, jdih.ntbprov.go.id
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK: |
- Untuk memaksimalkan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan, perdagangan dan pekerjaan umum oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pelimpahan kewenangan Gubernur
- UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 25 tahun 2007, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, Permen Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018, Perda Nomor 3 Tahun 2015, Pergub Nomor 31 Tahun 2017
- Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan di Bidang Penanaman Modal,
|
CATATAN: |
- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
- PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2017
- -
- 5
|