Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2018

Tata Cara Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL; BAB IV PENYUSUNAN UKL-UPL; BAB V TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN SPPL; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; BAB VIII SANKSI; BAB IX KETENTUAN PERALIHKAN; BAB X PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

23 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2018

Tanggal Berlaku

26 Februari 2018

Sumber

BD.2018/4

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 489 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan No 4 Tahun 2018 ttg Penerbitan Dokumen LH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

lingkungan hidup

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34 ayat (1) menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, ayat (2) menyatakan Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka dianggap perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidupatau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.102/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL; BAB IV PENYUSUNAN UKL-UPL; BAB V TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN SPPL; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; BAB VIII SANKSI; BAB IX KETENTUAN PERALIHKAN; BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521