DANA NEGERI – PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2016/NO.241, LL KAB. MALUKU TENGAH: 29 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK: |
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Pasal 22 Permenkeu No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Bupati menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 1999; UU N0.46 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2016; PP No. 47 Tahun 2015; PP No.4 Tahun 2015; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 Tahun 2015; Permenkeu No.49/PMK.07/2016; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.36 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.45 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.7 Tahun 2009; Perbup Maluku Tengah No.38a Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.49 Tahun 2015; Perbup Maluku Tengah No.10 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan prinsip dana negeri; mekanisme dan tahap penyaluran; mekanisme pencairan dana negeri/negeri adminitratif; pemantauan dan evaluasi; sanksi dan penghargaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pengorganisasian tim pembina dana negeri/negeri administratif serta pengawasan.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
- Lampiran: 32 hlm.
|