Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi 6. Wilayah Pemungutan 7. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran 8. Penagihan Retribusi 9. Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan Yang Kedaluarsa 10. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan 11. Penyidikan 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

03 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2016

Tanggal Berlaku

03 Mei 2016

Sumber

LD.2016/NO.7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 633 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Retribusi izin gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin gangguan pemungutan retribusi izin gangguan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi 6. Wilayah Pemungutan 7. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran 8. Penagihan Retribusi 9. Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan Yang Kedaluarsa 10. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan 11. Penyidikan 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Izin Gangguan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
27 Halaman (Penjelasan 2 Halaman dan Lampiran 15 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT