Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip: a. non diskriminasi; b. untuk kepentingan terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Kewajiban Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak. c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan; d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Kota yang terkait untuk melakukan f. pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan; g. menyediakan sarana dan prasarana; dan h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.