Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang, penambahan pasal yaitu diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA tentang Dasar Pengenaan Pajak, Cara Perhitungan Pajak, Dan Nilai Strategis Lokasi, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara
Nomor
34
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Pasangkayu
Tanggal Penetapan
25 Oktober 2018
Tanggal Pengundangan
30 Agustus 2018
Tanggal Berlaku
30 Agustus 2018
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 34
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 589 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan