Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2019

Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PRINSIP PERJALANAN DINAS; BAB V PERJALANAN DINAS JABATAN; BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS; BAB VII KEWENANGAN PENETAPAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS; BAB VIII PENGGOLONGAN; BAB IX BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB X WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN; BAB XI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN; BAB XII PERJALANAN DINAS TETAP; BAB XIII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB XV STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS; BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Seruyan
Nomor
18
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Kuala Pembuang
Tanggal Penetapan
26 Maret 2019
Tanggal Pengundangan
01 April 2019
Tanggal Berlaku
01 April 2019
Sumber
BD.2019/18
Subjek
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Seruyan
Bidang
Halaman ini telah diakses 981 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan