Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 43 Tahun 2018

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan Di Kabupaten Luwu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN PANGAN BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH PANGAN BABV BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON BAB VI TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAHPANGAN BAB VII PELAKSANAAN PASAR MURAH PANGAN BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN PANGAN POKOK MASYARAKAT BAB IX PELAPOR BABX KETENTUANPENUTU

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan Di Kabupaten Luwu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Belopa

Tanggal Penetapan

05 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2018

Tanggal Berlaku

05 Februari 2018

Sumber

BD.2018/No.43

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu

Bidang

Halaman ini telah diakses 344 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbu no. 43 tahun 2018 ttg pedoman pasar murah pangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYELENGGA.RAAN PASAR MURAH PANGAN DI KABUPATEN LU

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2018/No.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan Di Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu pada Hari-hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, perlu menyelenggarakan pasar murah pangan dengan harga bersubsidi di Kabupaten Luwu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan di Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5680); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320. /5/20 17 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; 18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
BABI KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN PANGAN BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH PANGAN BABV BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON BAB VI TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAHPANGAN BAB VII PELAKSANAAN PASAR MURAH PANGAN BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN PANGAN POKOK MASYARAKAT BAB IX PELAPOR BABX KETENTUANPENUTU

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
NOMOR: 43 TAHUN 2018
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 43 Tahun 2018

Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah Pangan Di Kabupaten Luwu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT