Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2017

KERJA SAMA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Subjek dan Objek Kerja Sama; c. Prinsip Kerja Sama; d. Ruang Lingkup Kerja Sama; e. Tata Cara Kerja Sama; f. Persetujuan DPRD; g. Kelembagaan; h. Hasil Kerja Sama; i. Pembiayaan; j. Penyelesaian Perselisihan; k. Perubahan, Penundaan dan Pembatalan Kerja Sama Daerah; l. Berakhirnya Kerja Sama Daerah; m. Evaluasi dan Pelaporan; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Ketentuan Peralihan; dan p. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buol

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Buol

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2017/No.7, TLD No.7

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buol

Bidang

Halaman ini telah diakses 468 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA DAERAH_Compressed.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kerja sama

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/No.7, TLD No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, percepatan pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memperkuat hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi daerah, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah. perlu pengaturan penyelenggaran Kerja Sama Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Daerah; 5. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 6. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; 7. Permendagri No. 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing; 8. Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Subjek dan Objek Kerja Sama; c. Prinsip Kerja Sama; d. Ruang Lingkup Kerja Sama; e. Tata Cara Kerja Sama; f. Persetujuan DPRD; g. Kelembagaan; h. Hasil Kerja Sama; i. Pembiayaan; j. Penyelesaian Perselisihan; k. Perubahan, Penundaan dan Pembatalan Kerja Sama Daerah; l. Berakhirnya Kerja Sama Daerah; m. Evaluasi dan Pelaporan; n. Pembinaan dan Pengawasan; o. Ketentuan Peralihan; dan p. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman, Penjelasan: 12 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521