Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2019

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. Pembentukan Kecamatan b. Profil Wilayah c. Cakupan Wilayah d. Batas Wilayah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

24 April 2019

Tanggal Pengundangan

24 April 2019

Tanggal Berlaku

24 April 2019

Sumber

LD.2019/NO.03

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1533 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 03 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2019/NO.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

ABSTRAK:

Melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Peraturan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011; 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 13); 16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02); 18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66).
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. Pembentukan Kecamatan b. Profil Wilayah c. Cakupan Wilayah d. Batas Wilayah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2019

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT