Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2019

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKKABUPATEN MANOKWARI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MANOKWARI.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2019 tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKKABUPATEN MANOKWARI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manokwari

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

08 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2019

Tanggal Berlaku

08 Februari 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2019

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manokwari

Bidang

Halaman ini telah diakses 775 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 18 DANA HIBAH PARPOL PDF.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengelolaan keuangan negara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKKABUPATEN MANOKWARI

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentangPedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib AdminiStrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969tentang Pembentukan Propinsi Otonom Papua Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Papua barat 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negar 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MANOKWARI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2019

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKKABUPATEN MANOKWARI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT