Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

PENGELOLAAN PANAS BUMI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 703 kali

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_28_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN PANAS BUMI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pcngelolaan panas bumi; b.bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas bumi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

PENGELOLAAN PANAS BUMI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT