Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014

BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 616 kali

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_26_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

biaya penyelenggaraan ibadah haji

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

ABSTRAK:

a. Biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung; b. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bertanggung jawab dengan memberikan subsidi biaya pcnyelenggaraan haji daerah bagi para jemaah haji; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor- I Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
6 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521