Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2016

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB TV TIM PENEf,APAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN BABVI PEMELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/ KELURAHAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB xI KETENTUAN I.,AIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KSTENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2016

Sumber

BD.2016/NO.21

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 21 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Sealatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e5); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentalrg Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 I*::^ 231i *lqls peraruran pelaksanaan Undang_ unoang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia r"rrrrr-i'or!-"io-o, ts1, nv Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 57171; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Fenegasan Batas Daerah (Berita Negara RepublikTahun 2012 Nomor 1252); O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penega.san Batas Desa (Berita- Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1038); 7. Peratirran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2O14 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dilinglamgan pemeriirtah Kabupa.ten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB TV TIM PENEf,APAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN BABVI PEMELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/ KELURAHAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB xI KETENTUAN I.,AIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KSTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
NOMOR 2l TAHUN 20T6
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2016

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT